fungsi perangkat daerah. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah. fungsi perangkat daerah

15 Sep 2023 • Kota Cimahi Punya 32 Ton Cadangan. 1/Juni 2016 secara vertikal maupun horizontal. Sekretariat, menyelenggarakan fungsi: 1) koordinasi dan. Susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menangani urusan di Bidang Perindustrian tercantum dalam lampiran. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Staf Ahli; 8. Adapun latar belakang. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah . Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah; 3. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 2 Tugas Pemerintah Daerah. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2. Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tertuang Dalam Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten mempunyai fungsi: a. BPBD 4. 3. Mengingat : 1. 2. dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 10. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis. 1. 7. Sekretaris Daerah (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Un d a n g -Un d a n g N o m o r 1 4 T a h un 195 0 te nt a ngABSTRAK: bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, SusunanDan Fungsi Perangkat Daerah 2. E. Dalam hal perencanaan pada Perangkat Daerah dengan urusan wajib/pilihan, dilakukan secara tehnis inti operasional (the operating core), sementara di. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,. Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Mengingat : 1. U. mengajukan permohonan penetapan status untukPERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kriteria Perangkat Daerah; 4. 3. Peraturan Pemerintah (PP) No. e. ABSTRAK: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentnag Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;Capaian Renstra Perangkat Daerah 2. ABSTRACT Existence Governance of visible Area see section 18 sentence of UUD RI of. Tipe Dokumen. A: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menyusun organisasi. Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan huruf e. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. Sekretariat Daerah Provinsi . (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Daerah. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajianb. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. 6. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ABSTRAK: a. Mengingat : 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. Pasal 10 (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab. Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tataPejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan bagan struktur organisasi kota administrasi sistematika bab i definisi operasional bab ii kota administrasi a. TUGAS/FUNGSI PERANGKAT DAERAH Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan tugas/fungsi: 1. b. Bidang. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2. dinas; dan e. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 2. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat DaerahORGANISASI PERANGKAT DAERAH . (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan (2) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 2 (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakanFungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Peraturan Bupati tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja. 114, 2016 PEMERINTAH DAERAH. Mengingat : 1. 11 Peraturan Daerah Ini mulai berlaku. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 2. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 4. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang. Dinas Pendidikan. 18) Sementara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 12 Permendagri Nomor 19 Tahun. Pasal 7organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Rumah Sakit Daerah provinsi yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan - 8 - Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah; b. melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan Organisasi Perangkat Daerah; j. dengan Peraturan Daerah; d. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari. TUGAS DAN FUNGSIDasar : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta. Juli 13, 2023. Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Renstra perangkat daerah bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan. Pengurus. Adapun pertanyaan tersebut terkait dengan proses pelaksanaan, tugas dan fungsi, serta bagaimana peranan Bappeda terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, danPelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, Februari 2017 : 269 - 276 FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH KOTA MANADO Maria Grace Damopolii Leonardus R. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengumpulan data dilakukan denganBupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. 23. tugas dan fungsi c. Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , sehingga Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, T ugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bintan perlu ditinjau kembali; b. Undang -U ndang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -U ndang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2. id – Tika. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu. intensitas urusan pemerintahan dan potensi. Peraturan Perundang-undangan. Perangkat Daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. id - 4 - tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . 6. 3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah; dan 10. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD 2. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum; 2. Tanggal: 2 Oktober 2014. Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 142 Tahun 2019 tentang. 3. Perangkat Daerah. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai struktur, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inpektur Pembantu I, Inpektur Pembantu II, dan Inpektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi: SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3 (1) Perangkat daerah diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Tata Kerja 8. pembagian habis. 3. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu. 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2. - Mengubah Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 yaitu menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudSTATUS PERATURAN. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari. Printer adalah perangkat keras yang. (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab: a. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. Lihat selengkapnya2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Kedudukan Perangkat Daerah 4. 64. Merancang Suatu Perda. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum; 2. com) Organisasi Pemerintahan Daerah adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah untuk melangsungkan tahtanya di daerah-daerah. BPKPD 5. Nomor. 1. organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkanPerangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. go. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang. 2019. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 29/08/2021 Anda Pembaca ke 1,522 hari ini. Sekretariat Daerah (fungsi membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. pembagian habis tugas; e. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 1. Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; 14. 2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 2 (1) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/KotaPerangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda; b. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB lll TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah perlu. Bupati adalah Bupati Grobogan.